Presiden Prabowo akan menggelar rapat paripurna Kabinet Merah Putih untuk pertama kalinya di di Istana pada hari ini, Rabu (23/10/2024).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah ke level Rp15.617 pada perdagangan hari ini, Rabu (23/10/2024). Adapun, indeks dolar terpantau perkasa.

DPR telah menyiapkan anggaran dari dana cadangan yang diperbolehkan dalam UU APBN untuk Kabinet Merah Putih di era Prabowo-Gibran.

Emiten milik Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) dimintai konfirmasi oleh Bursa Efek Indonesia terkait lonjakan harga saham beberapa waktu terakhir.

Swasembada pangan dan Program makan bergizi gratis Prabowo bisa jadi sentimen yang mampu menyulut kinerja saham serta peningkatan kinerja bisnis emiten unggas.

Komposisi wakil menteri lebih dari satu turut menimbulkan tanda tanya, karena kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang menunjang kerja menteri.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Penasihat Khusus, Utusan Khusus serta Staf Khusus untuk membantu kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.

Menurut ekonom, Kemenko Perekonomian dapat lebih fokus terhadap sektor riil dan Kemenkeu yang langsung diawasi presiden lebih fokus dalam hal fiskal.

Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah menilai bahwa moderasi beragama perlu berada dalam badan Kementerian.

Aris Marsudiyanto resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus,

Menperin Agus Gumiwang mengebut penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi hingga revisi aturan relaksasi impor dalam 100 hari ke depan.

Kaharuddin Djenod dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BPI Danantara. Berikut profilnya.

Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman menyebut akan fokus menangani situasi di Papua hingga Lebanon usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal Kemenkeu yang tidak lagi berkoordinasi di bawah Kemenko Perekonomian.

Mayor Teddy Indra Wijaya dinilai telah melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.