Hakim MK Saldi Isra menyoroti rute penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Jokowi selama Pemilu 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan anggaran perlinsos Rp476 triliun di hadapan hakim MK.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa bansos beras 10 kg bukan bagian dari Perlindungan sosial (Perlinsos).

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut nama mantan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) pada saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Menko PMK Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) perihal frasa penugasan sebagai dasar pelaksanaan tugas Kemenko PMK.

Para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar Menkeu Sri Mulyani soal blokir anggaran atau automatic adjustment.

Hakim MK Arief Hidayat menanyai Menko PMK Muhadjir Effendy terkait frasa penugasan presiden dalam fungsi instansinya menjalankan penyaluran bansos.

Empat menteri Presiden Jokowi menegaskan program bansos tidak ditujukan untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi bansos jelang Pemilu 2024 kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran Kemensos turun sebanyak Rp8 triliun pada 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap alasan memanggil menteri Jokowi, yaitu Airlangga Hartarto hingga Sri Mulyani, ke Sidang Sengketa Pilpres 2024.

Pemerintah membeberkan alasan tetap membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat saat Pemilu 2024 digelar di Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, anggaran perlindungan sosial pada 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan APBN 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membandingkan bantuan sosial (bansos) RI dengan negara lain saat menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program bagi-bagi bantuan sosial (bansos) pemerintah tidak terkait dengan kontestasi pemilu.