Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta alias DKJ menjadi Undang-Undang.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir memastikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bukanlah titipan dari pihak manapun.

DPR menyepakati bahwa amandemen Undang-undang alias UU No.2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati revisi UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman mengajukan permohonan uji materiel UU DKJ ke MK pada hari ini

Anies Baswedan hingga Eko Patrio masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta.

Kebutuhan air bersih menjadi tantangan Jakarta dalam menyongsong cita-cita sebagai kota global usai melepas status ibu kota.

Berikut kewenangan Pemprov Jakarta di dalam UU DKJ, khususnya terkait pajak daerah.

Daftar 15 kewenangan Pemprov Jakarta DKJ sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No.2/2024 tentang DKJ

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Berdasarkan UU DKJ yang diteken Jokowi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global usai tidak berstatus ibu kota negara.

Jokowi telah mengesahkan UU No.2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024. Lantas, bagaimana status Ibu Kota Jakarta?

Wapres Marruf Amin mengatakan bahwa sinkronisasi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta merupakan ide lama yang direalisasikan baru-baru ini

Baleg DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke sidang paripurna.

RUU Daerah Khusus Jakarta akan menandai transisi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Pembahasan Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan menghasilkan yang terbaik bagi masa depan Jakarta.