Pertemuan demi pertemuan antara pemerintah dan warga dilakukan untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan warga Rempang dan proyek investasi tetap berjalan

BP Batam menyampaikan bahwa penolakan proyek Rempang Eco-City saat ini telah menjadi perhatian khalayak luas.

Pertemuan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia dengan para tokoh (19/9/2023) mendapat titik temu.

BP Batam mengklaim bahwa proyek Rempang Eco-City akan membawa dampak positif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pulau Rempang.

Berita tentang target lifting 1 juta barel minyak bumi dan konflik Rempang menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id.

Sejumlah masyarakat masih menolak direlokasi dari Pulau Rempang yang akan menjadi lokasi pembangunan pabrik kaca perusahaan China, Xinyi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan warga yang terkena dampak rencana investasi Xinyi Group, tidak akan direlokasi ke luar Pulau Rempang.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan sudah ada lebih dari 100 kepala keluarga (KK) yang mendaftarkan untuk bersedia di relokasi dari Pulau Rempang.

Polda Kepri mengklarifikasi kegiatan door to door ke masyarakat di Pulau Rempang untuk melobi relokasi itu tidak benar.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Xinyi Group yang akan berinvestasi di Pulau Rempang merupakan produsen kaca terbesar di dunia.

Pendaftaran relokasi Warga Rempang yang semula dijadwalkan berakhir 20 September 2023, kemungkinan akan diundur sampai batas yang belum diketahui.

Bisnis telah merangkum kumpulan pernyataan (dan postingan) UAS yang berkaitan dengan Pulau Rempang.

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi pada rencana relokasi Warga Rempang.

Rencana pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Batam memasuki tahapan baru. LRT ini akan menjadi alternatif transportasi sekaligus untuk mengurai kemacetan.

Polisi akan bertindak tegas kepada pelaku yang menyebarkan hoaks tentang UAS dan Rempang.