Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis bahwa pemerintahan selanjutnya akan terus melanjutkan realisasi dalam menghadirkan

Komisi II DPR RI menilai pemerintah perlu meningkatkan daya tarik investasi di IKN untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan IKN

DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat paripurna DPR RI untuk segera disahkan.

Anggota Komisi II DPR Heri Gunawan meminta agar pemerintah mengakui keberadaan tanah adat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah mengajukan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta sebagai tambahan usulan daftar Prolegnas Prioritas 2023 agar sejalan dengan amanat UU IKN

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pembahasan revisi UU IKN tengah dikebut menjelang lengsernya pemerintahan Presiden Jokowi pada 2024.

Pemerintah berencana mengeluarkan Pulau Balang dari kawasan IKN yang tertuang dalam revisi UU IKN. Berikut ini alasannya.

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan alasan yang mendorong pemerintahan Jokowi merevisi UU IKN.

Terdapat sembilan pokok perubahan dalam revisi UU IKN yang meliputi penguatan Badan Otorita IKN hingga permasalahan isu pertanahan.

DPR dan pemerintah mengagendakan rapat kerja guna membahas perubahan UU IKN.