Menjelang genap sembilan tahun bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur atau biasa dikenal lumpur Lapindo, parlemen meminta pemerintah segera cairkan ganti rugi.

Pemerintah masih memfinalisasi perjanjian dana talangan Rp827,1 miliar untuk membayar pembelian areal milik korban luapan lumpur PT Minarak Lapindo Jaya.

Buaya yang muncul di Sungai Porong, sekitar Tambakrejo, Krembung, Senin (25/5/2015), diperkirakan merupakan buaya air tawar.

Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan dapat merealisasikan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo, mulai 26 Juni 2015.

Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono di DPR menyiapkan pengajuan hak angket kepada pemerintah tentang dana talangan untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur…

Audit proses ganti rugi korban Lumpur Lapindo menjadi tugas pertama Ardan Adiperdana sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Proses tersebut ditunggu, agar…

Pemerintah masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum mengucurkan dana talangan Rp781 miliar kepada PT Minarak Lapindo Jaya untuk melunasi…

Pembayaran ganti rugi korban Lumpur Lapindo dipastikan selesai sebelum akhir tahun ini, karena saat ini prosesnya hanya tinggal menunggu keputusan hukum dari Kejaksaan Agung…

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan 8 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait korban lumpur Lapindo.

Apabila telah mengantongi payung hukum dan direstui DPR, anggaran pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781 miliar akan cair pada Maret 2015.

Rencana pemerintahan Jokowi untuk mengeluarkan dana talangan untuk membayar ganti rugi atau bail out Lumpur Lapindo memancing sejumlah komentar serta analis dampak yang bakal…

Pemerintah memutuskan untuk menalangi sisa ganti rugi pembelian lahan warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo.

Pemerintah memutuskan menalangi sisa kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya di daerah bencana lumpur Sidoarjo senilai Rp781 miliar dengan jaminan seluruh aset perusahaan tersebut…

Pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya senilai Rp781 miliar tergantung pada keputusan politik anggaran yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Menteri Keuangan menegaskan tidak ada anggaran pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya dalam APBN-P 2015 yang akan diajukan pemerintah ke DPR pada pertengahan Januari 2015.…