Ombudsman Republik Indonesia menemukan dua wabah hewan ternak menular yang sudah masuk di Indonesia, selain Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Berdasarkan infomasi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Ombudsman Indonesia, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali masuk ke Indonesia pada 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagaakerjaan menyebutkan saat ini keberhasilan pembayaran klaim atau success rate mencapai 99,51 persen. BPJS Ketenagakerjaan…

"Kami menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini terbukti ada maladministrasi berupa pertama,…

Melalui posko pengaduan yang dibuka sejak Juli 2021-Maret 2022, Ombudsman Republik Indonesia menerima 375 laporan masyarakat terkait proses seleksi CASN 2021.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menilai bahwa pendekatan agama menjadi spirit dalam berbagai bentuk implementasi pelayanan publik lembaga pemerintah.

Ombudsman RI mulai memantau netralitas Aparatur Sipil Negara jelang Pemilu serentak 2024. 

Ombudsman RI mulai memantau netralitas Aparatur Sipil Negara jelang Pemilu serentak 2024. 

Layanan internet yang disediakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dapat secara optimal dinikmati oleh warga di…

Masih banyaknya jumlah perusahaan yang belum membayar THR Lebaran 2022 menjadi pendorong kepala daerah untuk turun tangan pemenuhan hak pekerja.

Saran Ombudsman kepada Kakorlantas Polri meliputi sosialisasi keberadaan wilayah pos pelayanan, pos pengamanan, atau pos terpadu kepada masyarakat secara detail dan terperinci.

Ombudsman mendorong para pekerja untuk melaporkan apabila mengalami kendala dalam penerimaan THR maupun jika tidak terlayani Posko Pengaduan THR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 April 2022.

Ombudsman RI meminta Presiden Jokowi untuk menghukum Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Ombudsman meminta pemerintah fokus membenahi internal BPJS Kesehatan, sebelum memberlakukan kepesertaan sebagai syarat mengakses pelayanan publik.