Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya menguntungkan orang-orang kaya namun tak memperhatikan kelompok miskin
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menempatkan pejabat yang khusus menerima laporan masyarakat dari Ombudsman Republik…
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan memberantas praktik maladministrasi di lingkungan pejabat publik. Mereka melihat praktik tersebut sebagai penyebab tindak pidana korupsi…
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berhasil menyelesaikan 3.034 laporan dari total laporan yang diterima lembaga itu sepanjang tahun lalu yang mencapai 6.851
Pada 2015, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelitian tingkat kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009.
Mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia tidak patuh terhadap Undang-undang pelayanan publik sehingga tercapai kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Ombudsman Republik Indonesia terpilih menjadi salah satu Anggota Dewan Direktur Asosiasi Ombudsman Asia periode 4 tahun ke depan. Dari 19 negara yang memiliki hak suara pada…
Panitia Seleksi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia mengajukan 18 nama kepada Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan…
Alokasi anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2016 meningkat menjadi 146,33 miliar atau naik sekitar Rp10,34 miliar dari periode tahun ini
Sinergi antara pemerintah setempat dan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Semangat inilah yang digaungkan oleh Ombudsman…