Pemerintah sudah lama meminta masyarakat menggunakan kendaraan listrik untuk sehari-hari. Berbagai program dijalankan untuk mendukung rencana ini.

Kemenperin menganggap kendala penyerapan motor listrik subsidi bukan sekadar harga, melainkan belum adanya standardisasi baterai.

Penjualan motor listrik penerima subsidi hanya sekitar 25.000 unit dari target 200.000 unit pada tahun ini. Pelaku industri mesti memperluas pasar.

Meski pemerintah mewacanakan penambahan subsidi motor listrik konversi dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit, target 50.000 unit dipastikan meleset.

Sebagai upaya mendongkrak populasi, rencana penambahan besaran subsidi motor listrik konversi dinilai tepat.

Pemerintah tengah mengkaji penambahan besaran subsidi motor listrik konversi, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Sedangkan jatah subsidi motor listrik baru tetap.

Pemerintah bakal menambah besaran subisidi motor listrik dikarenakan masih minim pembeli.

PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) berkomitmen mengalokasikan dana untuk pengembangan bisnis motor listrik Electrum.

Selain merakit lokal sepeda motor listrik, United Bike yang merupakan afiliasi Sepeda Bersama Indonesia (BIKE) pun telah membangun fasilitas pack baterai.

Pemerintah melalui Kemenperin menargetkan pemberian bantuan pembelian atau subisidi motor listrik pada tahun ini sebanyak 200.000 unit, realisasi minim.

SLIS menargetkan penjualan hingga 2.000 unit sampai akhir 2023 seiring adanya perluasan subsidi motor listrik.

Motor listrik merek Polytron yang dibesut PT Hartono Istana Teknologi belum bisa diproses guna mendapatkan subsidi seiring macetnya sistem Sisapira.

Pengurusan pembelian motor listrik subsidi pun terkendala situs pendaftaran Sisapira yang masih menjalani proses migrasi.

Pemerintah telah mengubah syarat penerima bantuan subsidi motor listrik.

Subsidi motor listrik dapat diterima masyarakat dengan syarat WNI minimal usia 17 tahun dan telah memiliki KTP elektronik.