Selain di Depo Plumpang, persoalan mengenai jarak yang berdekatan antara depo BBM dengan permukiman warga, rupanya terjadi di banyak wilayah lain.

Banyak kepentingan, baik bisnis dan politik di balik upaya penataan kawasan objek vital.

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam tidak setuju jika pemerintah memindahkan Depo Pertamina Plumpang karena membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit.

Sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia dipasok dari TBBM Plumpang milik Pertamina.

DPRD DKI Jakarta mengajukan lahan di Yos Sudarso untuk dibangun rusunawa bagi korban kebakaran depo BBM Pertamina Plumpang.

Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta mendukung rencana pemerintah merelokasi depo BBM Pertamina Plumpang.

Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan segera menyalurkan santunan kepada korban terdampak kebakaran depo BBM Pertamina Plumpang.

Muhadjir Effendy memaklumi perbedaan pendapat dua menteri Jokowi soal solusi depo BBM Pertamina di Plumpang.

BPBD DKI mencatat kebakaran Depo Pertamina Plumpang menelan 19 korban jiwa dan 35 lainnya dalam perawatan per Rabu (8/3/2023).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan merelokasi TBBM Plumpang ke lahan milik Pelindo.

Menteri BUMN Erick Thohir langsung bereaksi merespons arahan Jokowi soal kebakaran Plumpang mulai dari relokasi lahan Depo BBM hingga copot direktur Pertamina.

Padahal, area permukiman di sekitar objek vital, idealnya memiliki buffer zone dengan jarak pengaman sekitar 500 meter. 

FKTM tolak rencana buffer zone Erick Thohir, pasalnya dikhawatirkan akan menggusur warga yang lokasi nya beradai di dalam radius buffer zone tersebut.

Eks Gubernur DKI Ahok enggan berkomentar mengenai kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina, Plumpang.

Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan pemukiman yang berdekatan dengan Depo Pertamina, Plumpang,seharusnya tidak jadi tempat tinggal.