Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan 67 juta NIK sudah berhasil divalidasi atau dipadankan dengan NPWP.

Pemerintah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan hingga 28 Februari 2024 sebanyak 5,41 juta Wajib Pajak (WP) sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Simak tujuan dan cara validasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP jelang deadline pengisian SPT Tahunan.

Ada beberapa kendala yang terpetakan oleh kami, diantaranya informasi terkait pemadanan ini yang ternyata belum menjangkau semua WP.

Terungkap, alasan Ditjen Pajak Kemenkeu tunda implementasi NIK jadi NPWP per 1 Juli 2024.

Pemerintah memperpanjang jadwal pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Ditjen Pajak Kemenkeu mengumumkan implementasi penuh NIK menjadi NPWP diundur menjadi 1 Juli 2024.

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai tujuan, dan cara validasi pemadanan NIK jadi NPWP dengan gampang.

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat 59,3 Juta NIK sudah terintegrasi dengan NPWP. Simak datanya!

Implementasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mengikuti penerapan core tax administration system.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan batas akhir masa pemadanan NIK KTP dan NPWP sebelum 1 Januari 2024, alias 31 Desember 2023.

Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu melaporkan pemadanan NIK dengan NPWP telah mencapai 59,09 juta per 23 Oktober 2023.

Jumlah tersebut setidaknya telah mencapai 78,26 persen dari total 69 juta NIK yang ditargetkan menjadi NPWP.