Salah satu anak usaha Grup Bakrie, VKTR Teknologi Mobilitas meminta pemerintah meringankan bea masuk impor komponen bus listrik, meski ada rencana subsidi.

Pemberian insentif kendaraan listrik oleh pemerintah bakal membuat harga mobil listrik dan motor listrik menjadi lebih murah dari harga aslinya.

Kapasitas produksi mobil listrik di Indonesia hanya 29.000 unit per tahun dari 3 perusahaan yang terdaftar telah berinvestasi di Indonesia.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan subsidi motor listrik telah resmi diluncurkan, sedangkan subsidi mobil listrik akan diluncurkan 1 April 2023.

Penjualan mobil listrik murni atau BEV di Indonesia pada Januari - Februari 2023 tercatat baru mencapai 688 unit.

Kemenperin menyingkap total anggaran untuk bantuan pemerintah terhadap kendaraan listrik sebesar Rp3,48 triliun pada 2023, sedangkan pada 2024 Rp9,2 triliun.

Pemerintah disebut bakal memberikan subsidi Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk mobil listrik Wuling dan Hyundai dengan TKDN 40 persen.

Pemerintah bakal memberikan subsidi mobil listrik untuk Hyundai sekitar Rp80 Juta dan Wuling Rp35 juta.

Berikut daftar negara yang memberikan insentif kendaraan listrik kepada warganya. Pemerintah negara mana yang paling royal?

Merek motor listrik Gesits, Volta, dan Selis berpeluang mendapat subsidi pemerintah Rp7 juta. Ini daftar harga motor listrik setelah disubsidi pemerintah:

Pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk kendaraan listrik, termasuk di sisi hulu baterai kendaraan listrik.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan penyaluran bantuan pembelian kendaraan listrik dialurkan lewat produsen. Ini alasannya

Berikut syarat dan cara agar masyarakat umum mendapatkan subsidi motor listrik Rp7 juta.

Pemerintah mengumumkan subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dimulai 20 Maret 2023. Simak rinciannya!

Rencana kebijakan subsidi ataupun insentif kendaraan listrik tersiar sejak akhir tahun lalu. Hingga kini, kebijakan tersebut belum dieksekusi.

Rencana penyaluran subsidi pembelian kendaraan listrik oleh pemerintah menuai banyak kritik di antaranya sarat kepentingan pejabat publik