Siswa antusias mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen yang mulai bergulir pada Senin.

IDAI merilis rekomendasi terbaru terkait PTM terbatas berdasarkan pertimbangan risiko peningkatan kasus Covid-19 dan masuknya varian Omicron.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM Terbatas mulai hari ini, Senin (3/1/2022).

Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan mekanisme pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh dengan melakukan percepatan vaksinasi terhadap kelompok anak usia 6–11 tahun.

Lingkungan satuan pendidikan diwajibkan untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas mulai tahun depan. Hal tersebut tertulis dari Surat Keputusan Bersama (SKB)…

Pemerintah menerbitkan SKB empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang terbaru mengatur penyelenggaraan tentang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada masa pandemi…

Wamenkes ke Kabupaten Boyolali salah satunya untuk melihat kegiatan pelajar yang dibiasakan sejak dini untuk hidup sehat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim Anwar Sanusi menyatakan pihaknya masih mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) normal hingga akhir 2021.

Sebelum melaksanakan PTM 100 persen, pemkot sudah berkonsultasi dengan pakar epidemiologi dan pakar kesejatan masyarakat.

Sekolah wajib melakukan tes usap bagi guru dan siswa, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM, dsb.

Kata Wiku, sekolah juga wajib memantau penerapan protokol kesehatan saat siswa melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah.

PTM terbatas diterapkan di seluruh jenjang pendidikan di DKI Jakarta dengan memperhatikan prinsip kebijakan kesehatan, dan keselamatan peserta didik.

Dari 24 orang positif Covid-19 di SDN Sukadamai 2, terdapat 10 tenaga pendidik dan 14 siswa, sehingga PTM di sekolah itu dihentikan.

Intinya pemerintah pusat ingin menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan Nasional dalam menuju penyelenggaraan PTM 100 persen.