Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/6/2021) memanggil Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman untuk diminta keterangan sebagai saksi.

Nurdin Abdullah diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar. Uang tersebut diserahkan melalui Edy Rahmat.

Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Nurdin Abudllah (NA).

KPK terus mendalami dugaan aliran uang dari beberapa pihak untuk kepentingan tersangka Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA).

Penyuap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah segera diadili menyusul dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung serta diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 3,4 miliar.

Penahanan Agung Sucipto, penyuap eks Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung sampai dengan 15 Mei…

KPK masih mencari alat bukti untuk memperkuat argumentasi hukum dalam berkas perkara milik Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.

Dokumen transaksi itu didapatkan KPK setelah memeriksa seorang pegawai Bank Sulselbar bernama Mawardi.

KPK menggeledah kantor milik tersangka Agung Sucipto (AS) di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Agung Sucipto adalah penyuap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

KPK menemukan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan terkait kasus suap kepada Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

Dua saksi dari BUMN diperiksa untuk melengkapi berkas perkara milik tersangka kasus suap yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nonaktif Nurdin Abdullah.

KPK tengah mendalami aliran uang dari dan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.

penyidik KPK mendalami aliran uang baik dari Tersangka Sekdis PU Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER) ke Nurdin Abdullah, maupun dari Nurdin ke sejumlah pihak.

Eric akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2020—2021.