Berdasarkan pengumuman di BEI pada Selasa (15/6/2021), BRI menjelaskan RUPSLB dilaksanakan antara lain karena permintaan pemegang saham seri A Dwiwarna.

BRI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 28,67 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 23,25 persen dari modal ditempatkan…

Melalui rencana inbreng, BRI (BBRI) akan menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM

Dana hasil rencana rights issue setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk pembentukan holding BUMN ultra mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham perseroan…

Selain itu, DPR juga telah memberikan rekomendasi untuk pembentukan holding.

Kemenparekraf melihat ada potensi efisiensi beban penjaminan lebih baik dengan pembentukan holding BUMN ultra mikro.

Keberadaan holding ultra mikro diyakini akan mendukung hadirnya produk dan layanan keuangan yang cepat dan murah. Produk dan layanan ini dipercaya bisa terdistribusi merata…

Rencana holding BUMN ultra mikro melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Faisal Basri menilai dengan adanya pembentukan Holding Ultra Mikro justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas.

Dengan langkah penguatan ekosistem dari BRI, PNM dan Pegadaian, Misbakhun yakin holding akan mampu membina pelaku UMKM untuk menerapkan tata usaha lebih baik, termasuk implementasi…

Keberadaan PP dinilai menjadi penting untuk meneguhkan eksistensi holding BUMN ultra mikro, dan membuat sinergi tersebut bisa beraktivitas secara efektif ke depannya.

Bisnis, JAKARTA — Komisi XI DPR mendukung rencana pemerintah membentuk holding BUMN untuk penguatan usaha ultramikro. Rencana itu perlu segera dilakukan agar manfaat besar…

Pembentukan holding BUMN ultra mikro melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Dia menilai dengan penerbitan beleid tersebut, maka kebijakan sinergi BUMN dapat dilakukan dengan cepat oleh lembaga eksekutif tanpa harus melibatkan lembaga legislatif.

Masing-masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi