Jaksa menilai pernyataan tim penasihat hukum Andi Irfan Jaya yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap harus dikesampingkan.

Hal itu disampaikan Djoko Tjandra menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dakwaan Pinangki yang disebut menerima uang senilai US$500 ribu.

Dalam action plan yang terdiri atas 10 tahap pelaksanaan, tercantum nisial "BR" yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan "HA" selaku Ketua MA periode Maret 2012-April 2020 Hatta…

Sebelumnya dua nama ini sempat disebut dalam surat dakwaan untuk Pinangki Sirna Malasari.

Uang suap sebesar US$1 juta itu dijanjikan agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung.

Uang suap itu diberikan agar Pinangki mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Berbekal Perpres 102/2020, KPK dapat lebih bertaji dalam melakukan supervisi terhadap kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

Menurut majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum atas Pinangki Sirna Malasari telah ditulis dan dijabarkan dengan cermat.

Ketiga penyidik diduga tidak menggali kebenaran materiil kasus Pinangki. Salah satunya, terkait keterangan Pinangki yang mengaku bersama seorang bernama Rahmat bertemu Djoko…

Sidang pinangki akan ditunda selama dua pekan karena pengadilan tipikor yang berlokasi di PN Jakarta Pusat ditutup.

Korps Bhayangkara dan Korps Adhyaksa punya cara yang berbeda dalam memperlakukan tersangka yang berasal dari internal masing-masing.

Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua MA Hatta Ali dalam skandal perkara Djoko Soegiarto Tjandra.

JPU tetap akan menghormati pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pinangki Sirna Malasari mengaku mendapatkan harta peninggalan dari almarhum suaminya itu untuk menunjang gaya hidupnya.

Pinangki Sirna Malasari disebut memasukan nama pejabat MA Hatta Ali dan Pejabat Kejagung ST Burhanudin dalam action plan permintaann fatwa MA untuk Djoko Soegiharto Tjandra