Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun Rumah Susun Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Ulum di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang ditargetkan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan rumah susun asrama Politeknik Kelautan dan Perikanan di Karawang, Jawa Barat, kepada Kementerian Kelautan…

Rusun sangat diperlukan mengingat saat ini lahan untuk perumahan semakin terbatas dan rusun dinilai dapat menjadi alternatif hunian bagi MBR.

Pembangunan kampung susun dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pembangunan blok D, dan tahap berikutnya dilanjutkan dengan pembangunan blok A, B, dan C.

Kementerian PUPR siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar program pembangunan rusun bisa berjalan dengan baik di lapangan.

Pembangunan rumah susuh (rusun) akan dilaksanakan secara merata di dalam negeri, termasuk di Pulau Bali.

Pemerintah akan membangunkan 10 tower rumah susun untuk pekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang. Namun, pembangunan hunian bagi pekerja di Kawasan Industri Subang terkendala…

Iskindo mengungkapkan terdapat sejumlah peraturan pemerintah yang berpotensi tumpang indih di antaranya yang mengatur satuan rumah susun atau apartemen.

Kementeruan PUPU menyatakan akan memperluas sumber pendanaan proyek perumahan tahun ini. Selain itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah proyek KPBU bidang perumahan.

BPK mencatat pengimplementasian sumber pendanaan alternatif selain APBN dalam penyediaan rumah susun belum terlaksana sepenuhnya.

Rusun yang dibangun nantinya dimanfaatkan oleh ASN yang bertugas di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII.

Pembangunan rusun pondok pesantren ini dibiayai dana APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau.

Kalangan pengembang mengapresiasi pemerintah pusat yang memberikan insentif bagi bisnis properti berupa pemangkasan PPN. Giliran pemerintah daerah sekarang diminta ikut berkontribusi…

Pemerintgah mengeluarkan kebhijakan mengenai pemangkasan PPN untuk penjualan rumah tapak dan rumah susun. Kebijakan ini layak disebut sebagai stimulus konkret dibandingkan…

Kalangan pengembang menyambut positif stimulus PPN 0 persen untuk penjualan hunian kurang dari Rp2 miliar dan PPN 50 persen untuk hunian Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Namun,…