Serapan anggaran pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. Masalah klasik yang kembali terjadi di tengah tingginya kebutuhan menjaga perputaran ekonomi di masyarakat.

Kementerian PUPR mencatat hingga 31 Desember 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp94,12 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp87,59…

Per 14 Desember 2020 realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp481,6 triliun atau sekitar 69,3 persen dari total anggaran sebesar Rp695 triliun.

Kemenhub menyiapkan tiga upaya dalam percepatan penyerapan anggaran pada 2021, yang memiliki empat alokasi program dengan total Rp45,66 triliun.

Pada masa pandemi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Ada tiga hal masalah dihadapi dalam pandemi Covid-19, penyerapan masih sangat rendah, korban Covid-19 yang terus meningkat, dan ekonomi yang terus melambat.

Padahal, Jokowi menegaskan, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial menjadi satu kunci mendongkrak perekonomian.

Bisnis, JAKARTA — Penyaluran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah mendekati sudah 100% hingga…

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan Kemenag merupakan salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran terbesar.

Presiden Jokowi mendorong percepatan realisasi anggaran di pemerintahan agar Indonesia bisa lolos dari resesi ekonomi.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penyerapan PEN masih di angka Rp151,25 triliun atau 21,8 persen dari pagu anggaran PEN senilai Rp695,2 triliun.

Menag Fachrul Razi mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan terkait penyerapan anggaran yaitu percepatan penyerapan dan pengalihan anggaran yang tidak terpakai.

Percepatan penyerapan anggaran dan penyederhanaan birokrasi penerbitan urgen untuk menggerakkan perekonomian, khususnya pada kuartal III/2020.

penyerapan anggaran kesehatan meningkat menjadi 4,68 persen dari total Rp87,55 triliun per 24 Juni 2020.

Menurut Sri Mulyani, kementerian dan lembaga memiliki rasa kekhawatiran dalam mengeksekusi kegiatan. Kementerian dan lembaga merasa takut melangkahi hukum. Inilah yang memicu…