Bisnis, JAKARTA — Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial sejauh ini masih lowong. Sosok calon pengganti untuk menduduki dua pos yang pernah dijabat oleh…

KPK membuka kemungkinan untuk mengenakan pasal korupsi dalam skandal suap bansos yang menyeret Menteri Sosial Juliari P Batubara. Dengan pengenaan pasal korupsi, potensi…

KPK akan menelusuri 272 kontrak pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial.

Jejak dua orang swasta dalam perkara korupsi pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) masih misterius. KPK juga belum secara detil mengungkap identitas para…

Pengenaan pasal hukuman mati tak diterapkan KPK dalam perkara korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

"Perkara yang ditangani KPK murni penegakan hukum, bukan soal terkait adanya latar belakang sosial politik para pelakunya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.

KPK sedang menelusuri keterkaitan kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara dengan posisinya sebagai Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan.

Mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dalam keadaan tertentu, seperti pandemi covid-19, bisa diancam hukuman mati.

Isu pelemahan KPK terus mengemuka, namun jika melihat rapor operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini, kinerja penangkapan terhadap koruptor sebenarnya tidak buruk-buruk…

Kasus skala nasional, apalagi korupsi, besar apa kecil pasti berdampak pada politik lokal seperti Pilkada.

Pengelolaan bantuan sosial rawan jadi ladang bancakan para pejabat. Perbaikan tata kelola penyaluran dinilai sangat mendesak untuk mengikis praktik tersebut.

Senin sore hingga dini hari tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berbeda.

Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus dugaan suap pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Namun demikian, sejarah…

Anda ingin melaporkan kasus korupsi atau suap? Berikut tata cara dan syarat membuat pengaduan ke KPK.

Penunjukkan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) dinilai bermasalah. Selain sarat dengan kepentingan, PT RPI juga ternyata hanya memiliki modal dasar senilai Rp500 juta. Padahal…