Buruh masih mengkhawatirkan aturan terkait sistem kerja kontrak, praktik outsourcing, waktu kerja, hak cuti, dsb.

DPR RI konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dengan mendorong pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR).

Aturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja gagal menjawab persoalan ihwal bonus demografi angkatan kerja di Tanah Air.

Kementerian Perhubungan menyatakan terdapat 3 Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang diuji publik.

Uji publik ini perlu diselenggarakan dalam rangka penyempurnaan terhadap substansi dalam rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan yang telah disusun.

Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk dapat mempunyai hak atas tanah di atas hak pengelolaan.

Jika pemda memperlambat izin investasi, secara otomatis juga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah karena lapangan pekerjaan tidak tercipta.

Kementerian ATR/BPN sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan menteri (permen) guna menindaklanjuti empat Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang (UU) Nomor 11…

Durasi konsultasi publik tentang Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai aturan pelaksana UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.46/2021…

Analis Bahana Sekuritas Maudi Vidya Andini dan Hadi Soegiarto menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang akan melonggarkan emiten peritel dalam hal pemberian upah kepada…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah pusat disarankan untuk melakukan pegawasan preventif atas seluruh rancangan kebijakan daerah agar sejalan dengan esensi yang ada di dalam UU…

Industri baja nasional telah menghadapi persoalan slag baja selama bertahun-tahun.

Salah satu pemasok chip mobil terbesar, Renesas terpaksa menghentikan pabrik Jepang pada hari Jumat lalu (20/3/2021) setelah kebakaran terjadi di salah satu kamar bersihnya,…

PP Nomor 6 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.