Hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti larangan mudik terkait dengan permenhub tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Larangan ini dikecualikan untuk angkutan logistik atau bahan pokok dan kendaraan pengangkut obat-obatan, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Pemudik yang menggunakan sepeda motor memiliki potensi pelanggaran cukup besar terhadap pelarangan aktivitas mudik.

Semua pihak sepakat untuk mengawasi implementasi peraturan menteri perhubungan (permenhub) di lapangan.

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya larangan mudik pada 24 April 2020 dapat dikondisikan agar penumpang melakukan putar balik menuju tujuan asalnya.

Pemerintah tidak lagi mengimbau, tetapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini.

Fokus utama pengusaha adalah agar wabah Covid-19 cepat diselesaikan oleh pemerintah.

Perputaran uang dari kawasan Jabodetabek ke daerah pada musim mudik Idulfitri tahun lalu mencapai Rp10,3 triliun.

Potensi kenaikan permintaan di kota-kota besar masih sangat tergantung dengan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 yang belum menentu.

Kendati demikian, langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut perlu diapresiasi.

Ikatan Dokter Indonesia berpendapat kunci Utama untuk melawan virus adalah dengan memutus mata rantai penularan.

Sementara di lapangan, tidak ada pengawasan untuk kendaraan biasa yang berkedok mobil pribadi.

Nantinya di setiap akses keluar masuk perlu adanya titik pemeriksaan atau check point untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan seiring dengan Presiden Joko Widodo yang telah melarang kegiatan mudik dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tahun ini.

Pembahasan mudik masih akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.