Sebagai informasi, Pemerintah telah merilis PP No.33/2020 yang menguatkan kewenangan LPS dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

Pemprov Banten akan mengkonversi dana kas daerah yang ada di Bank Banten senilai Rp1,5 triliun sebagai penyertaan modal kepada Banten Global Development, yang selanjutnya…

Dalam tanggapan Gubernur Banten mengenai pernyataan fraksi pada rapat paripurna, dijelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa upaya penyehatan Bank Banten.

Saat rapat paripurna pada Minggu (12/7/2020), Ketua DPRD Banten Andra Soni menyampaikan jika pembahasan akan berlanjut pada hari ini.

Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Banten sedang membahas mengenai Raperda penambahan penyertaaan modal ke dalam saham PT Banten Global Development untuk Bank Banten.

Pada Sabtu (11/7/2020) besok, Pemerintah Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten akan melakukan rapat.

Pemerintah Provinsi Banten saat ini masih menggodok rencana penyuntikkan modal Rp1,5 triliun k Bank Banten.

Hingga saat ini Pemprov Banten masih melakukan diskusi secara intensif dan komprehensif dengan semua pemangku kepentingan terkait penyertaan modal Bank Banten.

Pemprov Banten ingin Tangerang Raya dimasukan PSBB Jakarta, sedangkan Pemprov Jabar masih menyiapkan data untuk syarat pengajuan PSBB.

Banten kini menjadi salah satu provinsi yang menjadi sasaran para pengusaha untuk berinvestasi, tak hanya pengusaha lokal namun juga mancanegara.

Pemerintah Provinsi Banten menggandengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir bagi kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Banten belum bisa maksimal memenuhi imbauan Presiden Joko Widodo agar setiap daerah lebih mengoptimalkan pemangkasan birokrasi perizinan usaha.

Gerah terhadap populasi pemudik sepeda motor saat Ramadan yang tumbuh sampai 15% per tahun jadi asalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggagas lagi program mudik gratis.

Peserta mudik bersama yang digagas Pemerintah Provinsi Banten wajib mendaftar ulang mulai 29 Juni - 3 Juli 2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten, untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Gubernur…