Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak pegawai negeri sipil (PNS) mulai Desember 2014.

Meski disebut masuk rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), perombakan 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI masih menunggu Peraturan Gubernur.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tetap optimistis dengan kinerja Bank DKI meskipun Mantan Direktur Utamanya Winny Erwindia Hassan terjerat korupsi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji kepada guru bantu se-Ibu Kota untuk membereskan masalah pengangkatan guru bantu dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Guru Sahabat…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Perhubungan terkait kerjasama pengembangan dan pembangunan dermaga di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk menggunakan procurement card atau kartu khusus untuk melakukan pengadaan dalam rangka menekan angka transaksi tunai.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik mobil dinas pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV pada September 2014.

Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Pemprov DKI Jakarta mengawasi aset, harta kekayaan, dan gaya hidup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana meluncurkan aplikasi Safetipin pada bulan ini terancam molor.

Inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terganjal sertifikat kepemilikan yang belum dipindahtangankan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengaku enggan mengemban tanggung jawab sebagai Sekda sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah bicara panjang soal perombakan di pekerja harian lepas (PHL) tapi soal pejabat eselon II, dia melempar ke kewenangan Gubernur.…

Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tengah berupaya meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dengan merencanakan perbaikan 15 trotoar pejalan kaki di ibu kota.

Setelah diresmikannya Active Park di bilangan Tebet, Pemprov DKI akan dibenahi 78 tempat pemakaman umum (TPU).

Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kontrak individu bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Ibu Kota.