Jokowi menyatakan harus mengkaji secara mendalam terkait dengan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Unsur politis dalam pemindahan ibu kota ke IKN dinilai lebih kuat dibandingkan dengan unsur demokrasi. Bantahan atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dimulainya pembangunan properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh investor asing memberikan kepercayaan tersendiri terhadap keberlanjutan megaproyek itu.
APBN hanya akan membantu 20% dari total kebutuhan anggaran IKN senilai Rp466 triliun. Artinya, ke depan APBN hanya bisa menyediakan Rp16,7 triliun untuk IKN.