Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR ingin agar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rampung pada akhir 2022.

Rapat ditunda karena draf RKHUP terbaru hasil sosialisasi masih perlu dilaporkan ke Presiden Jokowi.

Rapat antara DPR dan pemerintah terkait RKUHP pada Senin (21/11/2022) besok dan Selasa (22/11/2022) lusa ditunda.

Bambang Pacul menargetkan pada rapat tanggal 21 dan 22 November jadi pembahasan terakhir antara pihaknya dengan pemerintah terkait RKUHP.

Draf RKUHP terbaru merupakan hasil 69 masukan, empat proofreaders terhadap batang tubuh, dan hasil dialog publik di 11 kota di seluruh Indonesia.

DPR didesak untuk segera mengesahkan RKUHP yang dinilai sudah seiring seirama dengan Pancasila.

Pemerintah akan kembali membuka dialog kepada publik dalam penyusunan RKUHP meskipun aturan itu siap untuk diundangkan.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP relatif siap untuk segera dijadikan undang-undang.

Pemerintah diminta untuk segera mensosialisasikan Rancangan KUHP agar tidak terjadi disinformasi.

Massa buruh kembali turun ke jalan dengan tiga tuntutan utama terkait Omnibus Law Cipta Kerja, batalkan RKUHP, dan turunkan harga-harga.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk membuka ruang seluas-luasnya terkait 14 poin krusial dalam RKUHP.

Dewan Pers menilai sembilan pasal di RKUHP yakni Pasal 218-220 berpotensi menghambat kerja jurnalistik yakni mengancam kebebasan pers, terutama penghinaan presiden.

Pemerintah dan DPR akan tetap menerima masukan dari masyarakat meski di luar 14 isu krusial.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sulit dibahas ulang karena termasuk RUU carry over atau operan dari DPR masa sebelumnya.

KUHP mengandung banyak pasal yang berdampak negatif pada ruang sipil dan kebebasan dasar masyarakat Indonesia.