Putusan Dewas KPK soal dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri dianggap mengecewakan dan menghilangkan harapan untuk memperbaiki kinerja KPK yang sedang dalam titik nadir.

Dewas KPK menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri tidak terbukti melanggar kode etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi pegawai yang bersedia mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.

Pimpinan KPK menegaskan tidak akan mencabut atau membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil TWK.

Dewas KPK menyarankan pelaporan dugaan gratifikasi Ketua KPK Firli Bahuri ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Sejumlah lembaga lain ikut meneken berita acara yang berisi tentang keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK.

KPK mengirimkan tim Biro Hukum untuk menemui komisioner Komnas HAM pada Selasa (15/6/2021).

Menurut Firli revisi UU KPK memberikan kepastian hukum dan tak mengubah substansi pemberantasan korupsi.

Kasus dugaan penggunaan helikopter mewah oleh Firli Bahuri ini pertama kali mencuat lewat laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewas pada Juni 2020.

ICW mengklaim memiliki bukti baru mengenai dugaan penggunaan helikopter mewah oleh Firli Bahuri.

KPK mengingatkan dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa menjadi donatur saat Pilkada.

Uji materi dimaksudkan memberikan landasan dasar yang kuat kepada Ketua KPK Firli Bahuri dalam menolak panggilan Komnas HAM terkait TWK dengan alasan independensi KPK.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyebut tidak ada kolerasi antara persoalan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM.

Gerak Indonesia menyebut pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dapat dipastikan terang benderang dan tidak ada intervensi dari Pimpinan KPK.

Giri Suprapdiono mengaku sudah dua kali lolos tes wawasan kebangsaan saat mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada 2014 dan 2019.