Terkait atlet Israel, Koster hanya menegaskan agar penyelenggaraan World Beach Games berjalan sesuai amanah konstitusi.

Selama ini tidak ada hambatan berarti dalam penyelenggaraan event di Bali, karena berbagai fasilitas dan akomodasi sudah tersedia dengan baik.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan siap untuk membatalkan World Beach Games 2023 pada Agustus mendatang.

Gubernur Bali Wayan Koster memastikan siap membatalkan pergelaran ANOC World Beach Games 2023 pada Agustus sebagai bentuk penolakan kehadiran kontingen Israel.

Pengamat sepak bola, Akmal Marhali, menyebut Ganjar Pranowo dan Wayan Koster harus meminta maaf atas batalnya gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Ganjar dianggap menjadi salah satu alasan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena menolak kedatangan Tim Nasional Israel.

Keikutsertaan timnas Israel dalam turnamen Piala Dunia U-20 di Indonesia mendapat protes keras dari berbagai kalangan, mulai dari gubernur sampai ormas Islam.

Bali akan menjadi tuan rumah World Beach Games 2023 pada Agustus mendatang. Ada atlet asal Israel yang akan ambil bagian.

Laporan itu disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat Jatim dan Bali yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Pandjaitan.

Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan skema baru dalam menggerakkan perekonomian daerah tersebut yang selama ini didominasi oleh sektor pariwiata.

Sebanyak 2.860.116 orang diusahakan segera mendapatkan vaksinasi.

Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara yang membutuhkan minuman beralkohol cukup tinggi.

Untuk menggerakan kembali ekonomi lokal akibat pandemi Covid-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar Pasar Gotong Royong bagi UMKM di Pulau Dewata.

Setelah sebelumnya dikabarkan menjadi daerah yang belum mengirimkan laporan realokasi, Pemprov Bali akhirnya memutuskan nilai realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19…

Koster mengawali tahun 2020 dengan mengevaluasi sejumlah regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang belum optimal diterapkan.