IISIA menilai pemerintah perlu mengendalikan impor sebagai dukungan industri baja yang menghadapi banyak tantangan.

BPS mencatat nilai ekspor industri pengolahan Indonesia pada November 2022 senilai US$16,68 miliar atau naik 2,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

PT Wika Industri Energi meluncurkan dua produk terbaru dari merek Wika Water Heater, yakni Wika Electric Water (EWH) dan Wika Solar Water Heater.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat akan mengidentifikasi keberadaan industri di Cianjur terkait adanya Sesar atau Patahan Cugenang.

Ekonom menilai momen Nataru bakal mendongkrak pendapatan industri makanan dan minuman sebesar 5 persen secara kuartalan pada kuartal IV/2022.

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan salah isu utama yang diidentifikasi adalah perubahan iklim.

Ketua Umum Aprindo mengatakan rantai pasok dan daya beli bisa membuat penjualan produk mamin melonjak hingga 20 persen saat Nataru.

Sebanyak 30 persen potasium bahan baku pupuk untuk kebutuhan global dipasok dari Rusia dan Belarusia. Sedangkan China memproduksi 20 persen pupuk global.

Total, alokasi pupuk subsidi pada 2023 sebanyak 9.013.706 ton. Pemerintah pun telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi atau HET.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan tingkat utilitas kapasitas produksi keramik nasional tahun ini mencapai 79 persen dari target 80 persen.

Ekonom menilai kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB berpotensi kembali ke level 22-23 persen.

Kadin Indonesia sedang melakukan inventarisasi masalah perizinan investasi yang bisa menghambat masuknya aliran modal ke sektor manufaktur.

AQUA menerima penghargaan tersebut dari 45 perusahaan industri, bersamaan dengan pemberian penghargaan Rintisan Teknologi Industri

Melimpahnya ketersediaan bahan baku kayu di Tanah Air dinilai sejalan dengan rencana pelaku industri furnitur nasional untuk merambah pasar domestik.

Penggunaan baja impor, baik bahan baku maupun produk jadi, dinilai membuat utilitas produksi baja untuk konstruksi dalam negeri tidak optimal.