Pemerintah mulai menindak kendaraan pelanggar kelebihan dimensi dan muatan di jalan tol Tanjung Priok menuju Bandung. Tindakan ini merupakan tahap awal sebelum zero ODOL…

Sepanjang 2019, pelanggaran lalu lintas di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta dan 10 persen diantaranya atau sekitar 136.000 kasus dikarenakan truk obesitas.

BPJT memperkirakan secara konservatif kerugian akibat kerusakan jalan tol yang mesti ditanggung oleh badan usaha mencapai senilai Rp12 triliun selama empat tahun terakhir.

Sebanyak 13 gerbang tol Tanjung Priok menuju Bandung akan dilakukan pengawasan ODOL menggunakan alat ukur dan alat timbang kendaraan portable.

Polda Metro Jaya mengungkapkan ada beberapa dampak negatif jika truk telah melanggar aturan overdimension overload (ODOL) masuk ke ruas jalan tol.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Polisi Istiono mengatakan bahwa denda Rp24 juta dan kurungan penjara 1 tahun akan dikenakan kepada perusahaan pemilik truk yang terbukti…

Pemerintah akan menindak tegas kendaraan ODOL yang melintasi ruas jalan tol tertentu.

Dengan standar beban angkutan barang sumbu depan dapat mengangkut 6 ton dan sumbu roda belakang dapat mengangkut 10 ton, umur rencana dari jalan nasional dapat mencapai 10…

Wilayah Jabodetabek menjadi yang paling banyak terdapat kendaraan dump truck yang obesitas.

Pengecualian pemberantasan truk obesitas dilakukan terhadap lima industri prioritas dari Kementerian Perindustrian.

Kerja sama antarpihak dari hulu hingga ke hilir dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri kendaraan komersial, mulai dari pembenahan produk, karoseri,…

Pelanggar akan dikeluarkan dari badan jalan tol dan sebagai alternatifnya harus menggunakan jalan nasional.

Bisnis, JAKARTA — Penundaan pembatasan kendaraan truk kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension overload dari yang seharusnya mulai Januari 2021 menjadi Januari 2023…

Target Kementerian PUPR untuk mengejar target kemantapan jalan nasional mencapai 94 persen akan terpengaruh oleh penundaan Zero ODOL yang baru diberlakukan pada 2023.

Kementerian Perhubungan akan melakukan diskusi dengan jajaran terkait untuk membahas teknis penerapan sanksi bagi truk ODOL yang nekat beroperasi di jalur larangan.