Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan adanya penolakan terkait dengan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI oleh…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai rencana relaksasi daftar negatif investasi atau DNI pada Paket Kebijakan Ekonomi XVI dirancang agar tidak merugikan produksi…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI diharapkan mampu mengatrol devisa.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membatalkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Paket Kebijakan…

Pemerintah memperkirakan Peraturan Presiden mengenai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) bakal diterbitkan pada pekan mendatang.

JAKARTA — Kementerian Perhubungan berencana memberikan peluang pemodal asing memiliki saham mayoritas dalam usaha angkutan multimoda di dalam negeri guna menarik investasi…

Salah satu perusahaan multimoda nasional, PT Samudera Indonesia Tbk., menilai animo asing masuk ke bisnis multimoda di Indonesia selama ini sudah tinggi sehingga keran bagi…

Guna menggenjot masuknya investasi asing di Tanah Air, pemerintah berencana merelaksasi sejumlah aturan terkait industri serbuk karet (crumb rubber) dan rokok.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka lebar-lebar peluang investasi asing di bidang usaha angkutan multimoda di Tanah Air dengan porsi kepemilikan modal bisa melebihi…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah siap menyambut sektor baru yang dibuka atau dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan insentif fiskal yang dimilikinya.

JAKARTA Kementerian Perindustrian diminta supaya tidak mencabut izin khusus pengolahan karet remah atau crumb rubber dari daftar negatif investasi.

Indonesia menilai pendekatan daftar negatif akan memberikan gambaran yang jelas mengenai subsidi perikanan yang dilarang maupun diperbolehkan.

JAKARTA – Bank Dunia merekomendasikan Pemerintah Indonesia mengurangi Daftar Negatif Investasi agar sumbangan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih…

Oknum yang diduga pihak asing ditengarai berupaya membeli surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal penangkap ikan (SIKPI) dari nelayan di pantai utara Jawa.…

Kalangan nelayan di Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk memperbanyak investor lokal dalam menggarap potensi laut di dalam negeri, pasca-ditetapkannya Perpres No.44/2016…