Penetapan Plt Dirut PLN, selain karena Sofyan Basir menjadi tersangka, untuk memastikan operasional perusahaan berjalan seperti biasa.

SVP Hukum Korporat PLN Dedeng Hidayat mengatakan Supangkat Iwan masih berada di Prancis dalam sebuah kegiatan perusahaan. Untuk itu, pihak PLN sudah meminta penjadwalan ulang…

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sejauh ini belum menerima permintaan kerja sama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui keberadaan tersangka kasus dugaan…

Dalam surat dakwaan tersebut, Iwan pernah bersama-sama Sofyan Basir dan Eni M. Saragih bertemu dengan pengusaha sekaligus pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited…

Presiden Joko Widodo menyatakan persoalan hukum yang menjerat Direktur Utama PT PLN (persero) Sofyan Basir merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim penyidik memanggil pegawai pemerintah non-ASN/tenaga ahli mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih bernama Tahta Maharaya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi kuasa pemegang saham PLN, sudah menyatakan akan mengambil sikap setelah menerima surat resmi dari KPK terkait dengan…

ICW mendorong KPK untuk mengungkap secara tuntas keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi PLTU Riau-1.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pasal suap yang dikenakan entah itu pasal 5,12, atau 11 UU Tipikor tidak hanya pada penerimaan uang saja. Menerima sesuatu seperti…

PLN meyakini bahwa Sofyan Basir beserta jajaran akan bersikap kooperatif terhadap segala hal yang dibutuhkan KPK dalam rangka penyelesaian dugaan kasus hukum yang terjadi.

Dia terakhir kali melaporkan hartanya pada akhir Juli 2018 untuk periodik 2017.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara penetapan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka oleh KPK.

Sofyan Basir diduga menerima fee terkait dengan pembahasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1 yang melibatkan perusahaan milik pengusaha Johanes…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat empat peran tersangka Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir (SFB) terkait proyek PLTU Riau-1.

KPK menduga Sofyan Basir mendapat jatah fee yang sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M. Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham.