Kementerian ESDM masih melihat ruang penurunan biaya pengembalian dana yang dipergunakan kontraktor untuk operasi di industri migas (cost recovery) antara US$1,5 miliar-US$2…

Meski masih ada sektor pendapatan negara yang perlu dievaluasi, akan tetapi kalangan DPR menolak pemikiran untuk menghadirkan RAPBN 2017 tandingan yang kini menjadi perbincangan…

Pemerintah mulai mengalokasikan belanja subsidi energi baru terbarukan (EBT) mulai tahun depan.

Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik.

Presiden Joko Widodo memberi 6 arahan kepada para pembantunya di Kabinet Kerja sebagai persiapan untuk menghadapi tahun anggaran 2017.

Ruang fiskal yang muncul akibat penambahan pendapatan negara bersih dalam postur sementara Rancangan APBN Perubahan 2016 mayoritas dialokasikan untuk kementerian/lembaga…

Pemerintah tetap mematok ekspansif RAPBN Perubahan 2016 dengan mengerek defisit anggaran dari 2,1% menjadi sebesar 2,5% dari produk domestik bruto. Draf akan bawa ke rapat…

Terdapat delapan catatan untuk mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Ekonom menilai asumsi pemerintah terhadap nilai tukar rupiah yang senilai Rp13.400 per dolar AS dalam postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016…

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menyambut baik postur anggaran pemerintah dalam RAPBN 2016 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna…

Anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2016 diarahkan untuk 8 kebijakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas diperkirakan akan mendominasi pos pendapatan tersebut pada 2016.

Presiden Joko Widodo memenuhi wacana pemberian tambahan anggaran infrastruktur sebesar maksimal Rp100 miliar kepada kabupaten/kota di Indonesia dalam RAPBN 2016.n

Setelah menggelar rapat lebih dari sebulan lamanya, Pemerintah dan Parlemen akhir menyetujui asumsi indikatif dan target pembangunan untuk diajukan menjadi RAPBN 2016.

Setelah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS menyatakan pemerintah perlu meninjau ulang besaran PMN yang telah diajukan untuk setiap BUMN.n