Akankan KPK mengeluarkan 'vonis' untuk Ketum PSI Kaesang atas dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi atau hanya menumpang?

Bisnis memperoleh sampel data pajak berisi NIK, NPWP, hingga nomor ponsel sejumlah pejabat yang diduga bocor. Ini hasil pemeriksaannya dalam server resmi DJP.

Berbagai penolakan datang dari publik, tetapi tak sedikit juga yang membela Kaesang Pangarep untuk meluruskan polemik jet pribadi.

Pihak Kaesang menaksir biaya atau harga tiket 'tebengan' jet pribadi mencapai Rp90 juta.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengkritik pimpinan KPK saat ini terkait dengan penanganan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah angkat bicara soal Istana yang menyinggung Megawati Soekarnoputri soal penggunaan jet pribadi usai adanya polemik Kaesang Pangarep.

Jubir Kaesang Pangarep, Francine Widjojo, meluruskan pernyataan viral tentang penumpang di jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina ke AS.

Roy Suryo memberikan komentar tentang pernyataan Kaesang Pangarep yang mengatakan dirinya nebeng teman saat naik jet pribadi ke AS.

Tiket jet pribadi (JP) yang ditumpangi Erina Gudono dan Kaesang Pangarep lebih mahal 10x lipat dari harga tiket komersil Jakarta-Amerika Serikat (AS).

Jubir presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan Kaesang Pangarep dengan Mahfud MD dan Megawati soal penggunaan jet pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengaduan masyarakat terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep masih ditindaklanjuti.

Sebanyak 6 juta data NPWP berisi berbagai informasi pribadi diduga bocor dan diperjualbelikan oleh akun Bjorka.

KPK disebut segera menggelar rapat untuk memutuskan penanganan dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Jokowi memastikan tidak mengistimewakan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Dia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

KPK masih menelaah dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaesang Pangarep meski statusnya bukan pejabat atau penyelenggara negara.