Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penelusuran kasus dugaan praktik ekspor bijih atau ore nikel ilegal dari Indonesia ke China mudah dilakukan.
DPR meminta pemerintah untuk mengaudit total pengelolaan nikel di Indonesia menyusul adanya temuan dugaan ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel ke China.
Pabrik pengolahan bijih nikel kadar tinggi sudah mencukupi, karena itu investasi baru terkait sektor tersebut tak lagi mendapatkan fasilitas libur pajak.