Sri Mulyani memotivasi para aset manajer untuk berinovasi dalam mengoptimalkan potensi aset-aset milik negara yang khusus BMN saja nilainya lebih ribuan triliun.

Bisnis, JAKARTA – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan 82% target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yakni senilai Rp2,44 triliun.n

Pengadaan lahan untuk jalan tol akan fokus pada proyek pembangunan jalan tol yang sudah berjalan. Sementara untuk bendungan, sebagian besar merupakan proyek baru yang termasuk…

LMAN yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan berperan dalam optimalisasi aset negara yang ditinggalkan di ibukota lama.

Selama periode 16 Maret—19 Agustus 2020, LMAN sudah melakukan pembayaran sekitar Rp7,28 triliun, paling besar untuk jalan tol Rp6,49 triliun.

LMAN ditargetkan berkontribusi ke dalam PNBP pada tahun ini senilai Rp3,12 triliun. Nilai tersebut dinaikkan pada awal bulan ini oleh Kementerian Keuangan dari target sebelumnya…

Nilai ini diperoleh dari sejumlah optimalisasi aset properti yang berjumlah 33 aset properti milik negara dan dua kilang serta lapangan golf di Cirebon.

LMAN juga diminta agar melakukan perhitungan kebutuhan sehingga perencanaan anggaran tidak mendadak.

Lembaga Manajemen Aset Negara hingga Juni 2020 mengelola 234 aset milik negara.

BUJT mengalami penurunan pendapatan karena terdampak Covid-19 sehingga membutuhkan bantuan finansial, salah satunya dari dana talangan tanah.

Pelayanan LMAN selama pandemi Covid-19 yaitu pelayanan pembayaran uang ganti rugi, exit meeting, dan pembayaran langsung.

untuk menindaklanjuti dari terbitnya perpres ini, LMAN akan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Hutama Karya harus menunggu verifikasi BPKP atau penelitian administrasi dari LMAN sebelum mendapatkan dana talangan Rp2 triliun.

Dalam masa kondisi pandemi Covid-19 saat ini, LMAN juga melakukan pembayaran Rp3,3 triliun dari 16 Maret—29 Mei 2020.

Hingga saat ini belum ada implementasi teknis dari Perpres No. 66/2020 karena dibutuhkan landasan peraturan Menteri Keuangan.