Hanya dengan mengandalkan ponsel, Anda bisa mengetahui NIK KTP. Berikut cara mengecek NIK KTP secara online.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menyebutkan era satu data di Indonesia telah dimulai sejak 2013. Saat ini, data Dukcapil telah digunakan oleh 3.904 lembaga baik pusat maupun daerah.

Ada enam rekomendasi Koalisi mengenai perlunya juknis dan juklak terpadu dalam pelaksanaan vaksinasi.

Khusus untuk kendala NIK tidak ditemukan, masyarakat juga dapat melapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Pemerintah menyebut bahwa pelaku mengiklankan penjualan data individu milik WNI di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million

Dinas Dukcapil kabupaten/kota tidak ada lagi meminta berkas fotokopi kependudukan (KTP dan KK) karena pelayanan adminduk dilakukan melalui online.

Pada KK baru sudah tidak ada lagi keterangan pembantu. KK baru itu sesuai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memberikan penjelasan terkait polemik jenis kelamin transgender di KTP Elektronik (E-KTP).

Cetak ulang E-KTP secara online bisa dilakukan melalui situs https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/ atau aplikasi Alpukat Betawi (Google Play Store & App Store).

Dukcapil Kemendagri telah mengganti puluhan ribu dokumen kependudukan bagi korban banjir di Provinsi NTB dan NTT.

Pemilik golongan darah O jumlahnya ada lebih 16 juta orang.

Berdasarkan data yang dirilis situs Kementerian Kesehatan per hari ini, 42 persen tenaga kesehatan (nakes) dari 1,5 juta yang menjadi target penerima vaksin tahap pertama,…

Kemendagri mencatat capaian perekaman KTP-el sampai dengan akhir 2020 sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11 persen.

Meski dicetak melalui kertas putih biasa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memastikan dokumen kependudukan yang dicetak tetap memiliki…

Tiga Bank Pembangunan Daerah serta lima lembaga lainnya tidak lagi memiliki hak untuk mengakses verifikasi data kependudukan.