Sebagai lembaga pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kualitas siaran televisi di Tanah Air.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyosialisasikan gerakan Indonesia Melayani.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan mengumumkan nama-nama program acara televisi penerima Anugerah Syiar Ramadhan 2017 dalam satu acara yang digelar di Jakarta, pada…

Sebagai salah satu upaya menjaga eksistensi, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan surat edaran terkait posisi kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi kepada delapan lembaga penyiaran, karena dianggap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta perbaikan dalan program sinetron yang selama ini ditayangkan, karena masih didominasi oleh aspek hiburan semata.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengembangkan siaran nasional dan lokal di wilayah terluar, serta kawasan perbatasan.

Dari rekam jejak seluruh komisioner terpilih menyiratkan sebuah harapan besar bagi hadirnya dunia penyiaran yang bermartabat.

Komisi I DPR, Selasa (19/7/2016) malam ini, memilih 9 nama calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik kesungguhan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan evaluasi dengar pendapat terkait dengan proses perpanjangan izin…

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran meminta Komisi Penyiaran Indonesia mengkaji ulang hasil evaluasi dengar pendapat terhadap 10 stasiun televisi besar Indonesia terkait…

Komisi I DPR meminta Lembaga Sensor Film untuk berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi tayangan film dan iklan di Tanah Air.

Berbagai masukan untuk merevisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran mengalir deras dari berbagai kalangan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan adanya pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh sejulah lembaga penyiaran berbayar.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menyerahkan delapan izin prinsip penyiaran (IPP) kepada lembaga penyiaran berlangganan berbasis kabel di wilayah itu.