PDIP Minta Istana, KPU dan Bawaslu menjaga demokrasi Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta peserta Pemilu 2024 tidak mempolitisasi atau mengkampanyekan isu SARA di media sosial.

Bawaslu mengaku tidak diberi akses ke Silon untuk mengawasi data dan dokumen pendaftaran capres-cawapres peserta Pilpres 2024 oleh KPU

Politically Exposed Person menjadi salah satu kalangan yang diawasi transaksi keuangannya oleh OJK, terutama jelang tahun politik karena rawan pencucian uang.

KPU digugat Front Pengacara Pejuang Demokrasi, HAM dan Anti-KKN buntut dari menerima Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar jadi capres-cawapres.

Bawaslu menjelaskan terkait tes kesehatan capres dan cawapres kali ini dilakukan tanpa IDI.

Bawaslu buka suara soal kemungkinan pelanggaran dalam pemilu 2024.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk turut mewujudkan Pemilu Damai 2024.

PPATK mengungkapkan bahwa ada temuan uang kejahatan lingkungan Rp1 triliun mengalir ke parpol

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau agar masyarakat selalu waspada dengan informasi yang beredar secara viral, terutama di media sosial.

Komisi II DPR RI angkat bicara soal usulan penundaan Pilkada 2024 oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu mengusulkan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 ditunda seiring dengan diadakannya Pemilu 2024.

Bawaslu Kabupaten Majalengka menyatakan hasil uji petik di lima kecamatan menemukan 170 orang yang sudah meninggal dunia masih masuk DPSHP untuk Pemilu 2024.

Komisi II DPR mengimbau KPU dan Bawaslu tidak tidak merekrut anggota di tingkat daerah karena alasan transaksional. 

Wapres RI Ma'ruf Amin meminta penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk mulai mengantisipasi berita hoaks jelang Pemilu 2024