Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima ajakan komunikasi dari pihak Pontjo Sutowo.
Apabila ada pihak yang secara sengaja melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat pada pendudukan tanah milik pemerintah atau BUMN, harus diambil tindakan.
Kementerian ATR/BPR meyakini digitalisasi layanan pertahanan dapat mencegat jalan mafia tanah, termasuk dengan implementasi blockchain pada sertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak segan memecat anak buahnya yang terlibat dalam sindikat mafia tanah.