JAKARTA – Program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dijanjikan mulai terlaksana 2018 menyusul desakan dari berbagai pihak untuk segera mengefektifkan Peraturan…

JAKARTA Pelaku usaha berharap pemerintah bisa terlibat lebih banyak sebagai penengah dalam konflik tenurial atau hak atas tanah antara perusahaan dengan masyarakat lokal,…

Peran korporasi menghormati hak penguasaan lahan dan hak asasi manusia sangat bergantung pada tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.

JAKARTA – Sejumlah terobosan diusulkan para pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program reforma agraria dan perhutanan sosial yang hingga kini masih cukup jauh…

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang mewakili suara para pengusaha berbasis hutan mengaku setuju dengan konsep yang dipaparkan pemerintah mengenai reforma agraria.

JAKARTA— Pemerintah menyiapkan hingga 23 lokasi untuk dijadikan hutan sosial sebagai langkah awal kebijakan reforma agraria.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi guna melakukan pembahasan lanjutan atas rencana kebijakan reforma agraria.

Pemerintah tengah merampungkan penyusunan aturan teknis soal redistribusi tanah, termasuk aturan akses pinjaman ke bank

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan rancangan peraturan presiden atau perpres terkait dengan implementasi bank tanah ke Kementerian Kordinator Bidang…

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengaku turut andil dalam reforma agraria.

Sejumlah kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menuntaskan draf final Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Grup PTPN, kelompok usaha perkebunan milik negara, menyatakan siap apabila ditunjuk pemerintah menjadi kongsi petani penerima lahan dalam program reforma agraria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membuat proyek percontohan implementasi program reforma agraria di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau.

Parlemen dan pemerintah sama-sama berpandangan program reforma agraria tidak gampang dilaksanakan dalam tempo dua tahun ke depan.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pertanian turut ambil bagian dalam pelaksanaan program reforma agraria.nn