Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terlibat dalam tiga prioritas nasional pemerintah, dengan mendorong realisasi reforma agraria dan perhutanan sosial.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengusulkan pembuatan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tentang reforma…

JAKARTA – Konsorsium Pembaruan Agraria mendorong pemerintah untuk memantau program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dalam skema reforma agraria guna mencegah…

JAKARTA – Untuk mempercepat pemanfaatan Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA, pemerintah akan mengeluarkan aturan baru sesuai hasil kerja proyek percontohan penguasaan tanah…

Pemerintah mengadakan Workshop Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Lokasi Percontohan untuk mempercepat target reforma agraria.

JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa realisasi program Perhutanan Sosial sampai dengan November 2018 adalah seluas 2,13 juta ha atau 16,8%…

Usianya yang sepuh tak membuat ingatan Gunawan Wiradi akan sejarah reforma agraria meluntur. Baginya, program yang saat ini menjadi salah satu unggulan pemerintahan Joko…

International Land Coalition atau ILC memilih Bandung sebagai perhelatan Global Land Forum dengan tujuan bisa membangkitkan semangat reforma agraria melalui napak tilas Konferensi…

JAKARTA — Sebanyak 20% dari realisasi legalisasi aset Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA per Mei yang mencapai 900.000 ha sudah dialokasikan untuk lahan perkebunan.

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melepas kawasan hutan 977.824 hektare untuk tanah objek reforma agraria (TORA) hingga saat ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melepas kawasan hutan 977.824 hektare untuk tanah objek reforma agraria (TORA). Namun agar teredistribusi ke masyarakat,…

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengaku akan terus mempercepat proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pasalnya dari 21,37 juta bidang tanah di Jateng,…

BANDUNG Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk gugus tugas khusus bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN guna mempercepat proses reforma agraria di wilayah ini.

Program reforma agraria diyakini mampu memberikan peluang pengembangan produk unggulan di kawasan perbatasan. Hal ini dikarenakan reforma agraria berimplikasi pada ketersediaan…

JAKARTA—Penyelesaian konflik agraria menjadi agenda mendesak Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengingat 2018 dan 2019 merupakan tahun politik.