Pemerintah diminta hadir mendampingi masyarakat adat ketika sedang berperkara di pengadilan melawan korporasi sebagai penggugat atau tergugat dalam tuntutan pembatalan Hak…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terlibat dalam tiga prioritas nasional pemerintah, dengan mendorong realisasi reforma agraria dan perhutanan sosial.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengusulkan pembuatan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tentang reforma…

JAKARTA – Konsorsium Pembaruan Agraria mendorong pemerintah untuk memantau program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dalam skema reforma agraria guna mencegah…

Pemerintah menargetkan peremajaan lahan untuk industri dalam kawasan hutan bisa selesai akhir tahun ini dengan mengandalkan pendanaan alternatif di luar APBN.

Pemerintah mengadakan Workshop Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Lokasi Percontohan untuk mempercepat target reforma agraria.

JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa realisasi program Perhutanan Sosial sampai dengan November 2018 adalah seluas 2,13 juta ha atau 16,8%…

Usianya yang sepuh tak membuat ingatan Gunawan Wiradi akan sejarah reforma agraria meluntur. Baginya, program yang saat ini menjadi salah satu unggulan pemerintahan Joko…

Pemerintah akan mengoptimalkan pinjaman Bank Dunia senilai US$200 juta bagi percepatan legalisasi aset serta penguatan infrastruktur reforma agraria, tetapi pemanfaatan dana…

JAKARTA — Sebanyak 20% dari realisasi legalisasi aset Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA per Mei yang mencapai 900.000 ha sudah dialokasikan untuk lahan perkebunan.

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melepas kawasan hutan 977.824 hektare untuk tanah objek reforma agraria (TORA) hingga saat ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melepas kawasan hutan 977.824 hektare untuk tanah objek reforma agraria (TORA). Namun agar teredistribusi ke masyarakat,…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan tidak ada praktik bagi-bagi sertifikasi lahan dalam program redistribusi tanah yang tertuang dalam program Reforma Agraria.

BANDUNG Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk gugus tugas khusus bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN guna mempercepat proses reforma agraria di wilayah ini.

Program reforma agraria diyakini mampu memberikan peluang pengembangan produk unggulan di kawasan perbatasan. Hal ini dikarenakan reforma agraria berimplikasi pada ketersediaan…