Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku akan mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto jika memiliki bukti kuat.

Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Senin, diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selama 11 jam sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah dan…

Kejaksaan Agung mengulik tentang uang sebesar Rp500 juta yang diduga diberikan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti kepada Jampidsus Kejaksaan Agung Maruli…

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendesak pergantian Jaksa Agung HM Prasetyo karena diduga terseret dalam kasus dugaan suap pengamanan kasus Dana Bantuan Sosial yang ditangani…

Indonesia Corruption Watch menilai penarikan Jaksa Yudi menjadi kepala Badan Diklat Kejaksaaan Agung merupakan salah satu upaya pelemahan terhadap KPK.

KPK belum secara resmi menerima surat dari Kejaksaan Agung yang menyatakan 'menarik' jaksa Yudi Kristiana. Masa kerja penyidik atau jaksa di KPK adalah 4 tahun kali dua periode…

Salah satu jaksa KPK, Yudi Kristiana ditarik oleh Kejaksaan Agung untuk menjadi Kepala Bidang Kabandiklat di Kejaksaan Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan terpengaruh dengan status tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung kepada Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho terkait…

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam pemberian proteksi terhadap Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo…

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti memastikan untuk mempercepat penyerahan tahap dua barang bukti dan tersangka perkara dugaan pidana keterangan saksi palsu di bawah sumpah…

PT Victoria Securities Indonesia (PT VSI) menuding Kejaksaan Agung telah salah geledah dan menuntut Kejagung membayar ganti rugi secara material dan immaterial.

Jaksa Agung HM Prasetyo akan memberi kenyamanan bagi pemerintah menggenjot penggunaan anggaran untuk melaksanakan program pemerintah tanpa khawatir berhadapan dengan masalah…

Kejaksaan Agung akan mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait penyelewengan dana beasiswa Supersemar yang mengharuskan ahli waris Soeharto membayar Rp4,38 triliun.

Jaksa Agung Prasetyo berharap Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dapat menjalankan fungsi kontrol dan memberikan masukan di tengah kondisi penegakan hukum yang semakin kompleks.