Petani berharap kenaikan target penerimaan cukai pada 2025 tidak disertai dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Pemerintah resmi melarang perdagangan eceran rokok, pedagang kecil hingga gerai warung tradisional terancam.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin buka suara setelah Jokowi meneken PP Kesehatan yang di dalamnya ada aturan melarang jual rokok eceran.

Kebijakan tarif cukai tembakau yang awalnya bermaksud mengendalikan konsumsi rokok, juga berimbas peningkatan rokok ilegal.

Pertumbuhan ini ditopang oleh bea masuk yang tumbuh sebesar 75,33%.

Sepanjang 2020 terdapat 4.500 tenaga kerja industri hasil tembakau (IHT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Industri pengolahan tembakau masih menunjukkan pertumbuhan positif meski ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Penambahan jumlah perusahaan rokok tersebut, terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

RPP Kesehatan yang memiliki konsekuensi pengetatan kembali terhadap industri tembakau bakal berimbas hilangnya PDB sebesar Rp103 triliun.

Serikat Pekerja mengeluhkan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Kesehatan memasukan klausul tembakau setara narkotika.

Realisasi penerimaan kepabean dan cukai di Jatim tercatat Rp82,95 triliun atau setara 55,34% dari target Rp149,90 triliun. Realisasi ini terkontraksi -5,23%.

Naskah akademik RPP Kesehatan sebagai dasar revisi harus dibuka ke publik untuk mendapatkan masukan.

Cukai Hasil Tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan negara khususnya pada penerimaan cukai.

Pemerintah mengupayakan aneka cara untuk meningkatkan penerimaan cukai tembakau dan alkohol.

Produksi rokok tahun ini diproyeksi turun akibat kebijakan kenaikan tarif cukai dan minimum harga jual eceran (HJE) rata-rata 10 persen.