Menurut Dudung, prajurit TNI dan anggota Polri akan terus bersiaga untuk mencegah terjadinya kerumunan yang disebabkan oleh peserta Reuni 212 di wilayah Jakarta Pusat.

Polda Metro Jaya memastikan akan bertindak tegas apabila ada massa yang tetap nekat menggelar reuni 212 di Jakarta.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 enggan mengomentari ancaman Polda Metro Jaya bahwa peserta Reuni 212 bakal dikenakan pasal berlapis jika tetap hadir pada acara tersebut.

Polda Metro Jaya menyebut tidak melakukan pengamanan khusus di lokasi reuni 212. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan menyatakan pihaknya hanya melakukan…

Selain karyawan, tidak boleh ada massa, terutama dari Reuni 212 yang diperbolehkan melintas barikade menuju Jalan Merdeka Selatan.

Pantauan di kawasan Monas, menyebutkan, situasi lalu lintas dari arah Jalan Sabang menuju Jalan Kebon Sirih terpantau lancar.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) tidak memberi izin kegiatan Reuni 212 di Jakarta. Polisi juga memastikan bakal menindak tegas jika ada massa…

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, penutupan jalan akan dilakukan hingga pukul 21.00 WIB, 2 Desember malam.

Reuni 212 tidak jadi digelar di Patung Kuda, Jakarta dan akan dipindahkan ke tempat lain dengan menerapkan protokol kesehatan.

PA 212 sedang mempersiapkan acara Reuni 212, baik secara teknis maupun perizinan dari polisi.

PA 212 sangat merasa kehilangan dan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ustaz Tengku Zulkarnain.

Amien Rais menyayangkan sikap pengadilan yang menolak keinginan Rizieq Shihab untuk menghadiri sidang secara langsung di Pengadilan.

Sosok Tan Malaka kembali diungkit, kali ini oleh PA 212. Mereka menolak materi Tan Malaka diulas lebih dalam di buku sejarah, alasannya klasik karena Tan Malaka berideologi…

Slamet mengatakan dirinya tidak menjadi aktor utama maupun orator dalam Aksi 1812 itu. Bahkan, Slamet mengaku belum sempat tiba di lokasi aksi,

Aksi 1812 itu diduga melanggar pasal 169, pasal 160 KUHP dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.