Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut realisasi belanja kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah mencapai Rp104,8 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, subsidi energi sebesar Rp520 triliun dinikmati oleh kelompok kaya.

PT Pertamina bakal mengharuskan konsumen mendaftar di MyPertamina untuk bisa membeli LPG 3 kilogram.

Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengeluhkan besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah di tengah fluktuasi harga komoditas di pasar global.

Presiden Jokowi membeberkan alokasi anggaran untuk subsidi energi sudah mencapai Rp502,4 triliun di tengah gejolak harga minyak mentah dunia.

Presiden Jokowi menyoroti terkait pemberian subsidi untuk dua perusahaan pelat merah yaitu PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Rencana kenaikan tarif listrik itu akan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro tahun depan.

Pemerintah saat ini tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya Pertalite dan LPG 3 kg untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Penerapan skema penyaluran subsidi energi secara tertutup yang rencananya dimulai pada 2022 masih belum mendapatkan kepastian. Skema yang rencananya digunakan untuk menyalurkan…

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga minyak bisa menambah beban fiskal Indonesia karena adanya kemungkinan subsidi yang membengkak…

Paket pemulihan ekonomi pada tahun lalu dinilai belum sejalan dengan target perubahan iklim. Subsidi energi fosil saat ini tidak hanya mendorong konsumsi yang boros dan berdampak…

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebut perlu adanya pendataan yang akurat terhadap masyarakat kurang mampu agar nantinya reformasi subsidi energi bisa berjalan…

Kelemahan pada pengelolaan subsidi yang disoroti adalah validitas data, pengendalian harga dan volume subsidi, masih adanya exclusion dan inclusion error dalam pemberian…

Dijen Migas mengalami keterbatasan dari sisi sumber daya manusia karena tenaga pengawas yang dimiliki saat ini kebanyakan berada di pemerintah pusat.

Pengubahan skema subsidi telah lama dibahas bersama dengan pemerintah dan parlemen.