Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru memicu polemik di kalangan pelaku usaha.

Kemenkeu mengakui telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025 dengan Kemenko Perekonomian.

Kebanyakan rokok yang menggunakan kata “herbal” masih menggunakan nikotin.

Produsen rokok buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran yang diterbitkan Pemerintahan Jokowi.

ABDSI optimistis pelaku UMKM dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Kemenkop UKM menerima sejumlah keluhan dari pelaku UMKM imbas adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Terdapat sejumlah ciri rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, rokok berpita cukai bekas pakai, hingga rokok yang salah peruntukkan. Kenali ciri-cirinya.

Menkop UKM Teten Masduki buka suara usai larangan penjualan rokok secara eceran disebut merugikan pedagang kecil atau UMKM.

Warung madura, pedagang asongan hingga starling mempertanyakan alasan pemerintahan Jokowi menerbitkan kebijakan larangan penjualan rokok eceran.

Pengusaha ritel memandang bahwa larangan penjualan rokok eceran bukan menjadi solusi tepat menekan angka prevalensi perokok anak.

Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes aturan baru terkait dengan larangan penjualan rokok eceran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan tentang pelarangan menjual produk tembakau atau rokok secara eceran.

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No.28/2024 yang mengatur rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya.

Jokowi menandatangani PP No. 28/2024 yang salah satunya melarang penjualan produk tembakau alias rokok secara eceran.

Jumlah perokok anak yang meningkat dari tahun ke tahun, membuat Presiden Jokowi meneken regulasi larangan merokok di sekitar area sekolah.