Pelaporan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Fatia Maulida dan Haris Azhar ke Polda Metro Jaya tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang anti kritik dan anti demokrasi.

Polda Metro Jaya mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan perkara dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong yang dilaporkan Luhut Pandjaitan.

Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan sudah siap dengan sejumlah bukti tandingan untuk menghadapi Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan meyakini bahwa pihak terlapor tidak akan bisa membuktikan keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua.

Luhut Pandjaitan berharap Polda Metro Jaya professional dan mengusut kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hingga tuntas.

Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Luhut Pandjaitan akan membawa barang bukti dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini, termasuk salah satunya rekaman video Haris dan Fatia. 

Luhut tak terima dengan judul video dan merasa difitnah dalam hal bisnis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Pengacara mengklaim pernyataan yang disampaikan Haris Azhar terkait bisnis tambang Luhut di Papua berdasarkan riset dengan data yang valid.

Kuasa Hukum Haris Azhar menyatakan pihaknya akan membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak Luhut Pandjaitan di Papua dalam Blok Wabu.

Luhut Pandjaitan mengatakan dirinya selalu mengajak orang-orang yang mengkritiknya duduk bersama.

Kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Asfinawati mengatakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengkritik Luhut sebagai kapasitas pejabat negara, bukan individu.

Jika pengadilan mengabulkan gugatan perdata Rp100 miliar tersebut, maka uang itu akan disumbangkan sepenuhnya untuk kesejahteraan warga Papua.

Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut dan kini tengah ditindaklanjuti oleh Sub Direktorat Siber pada Dit Reskrimsus.

Luhut menegaskan alasan dirinya melaporkan Haris Azhar bukan untuk mengkriminalisasi, tetapi memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa seluruh pernyataan harus dipertanggungjawabkan.