Fokus utama tuntutan agar hakim MK membatalkan dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden…
Sidang sengketa Pilpres 2019 yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan pekerjaan rumah baru bagi para politisi, baik yang tergabung di TKN Jokowi-Ma'ruf…
Tersangka kasus dugaan makar, Sofyan Jacob, dikabarkan sempat menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan makar karena alasan kesehatan.
Melejitnya saham Bali United melampauia batas auto reject atas saat pertama kali diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia menjadi berita terpopuler di Bisnis.com pada hari…
Curahan hati dari pihak BPN Prabowo-Sandiaga sebagai penantang dalam kontestasi Pilpres 2019 terkait sulitnya mengalahkan calon incumbent atau petahana, dianggap alasan klasik…
Muhammadiyah memberi apresiasi kepada Prabowo yang mengajak pendukungnya mempercayakan kepada pembela atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk resmi untuk mengajukan gugatan…
Kepala Bagian Operasional Polres Bima Kota, Ajun Komisaris Taufik mengatakan penjagaan sudah dilakukan sejak sepekan lalu hingga 22 Juni mendatang. Pengamanan ini tergantung…
MK akan menggelar sidang jawaban gugatan pendahuluan yang dilakukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Selasa (18/6/2019). Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon…
Bisnis, JAKARTA — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno meminta para pendukungnya untuk mengedepankan proses demokrasi yang damai dan menjunjung prasangka…
Bahaya semburan dusta yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat diangkat menjadi tema Big Questions Forum Inovator 4.0 Indonesia Kecerdasan Buatan dan Biopolitik; Membangun…
Untuk pilpres, 14 persen responden berpendapat penyelenggaraannya sangat jurdil, 55 persen cukup jurdil, 22 persen kurang jurdil, sementara 5 persen berpendapat pilpres 2019…
Tujuan politis tak bisa terlepas dari substansi gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga terkait sengketa pemilu presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Perpanjangan itu harus diikuti dengan pemotongan batas maksimal seseorang bisa menjadi presiden. BPN menyarankan agar kedepannya seseorang hanya bisa maksimal 1 kali menjabat…