Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan sanksi kepada klinik dan bidan yang menggunakan vaksin palsu. Namun, untuk proses hukum, pihaknya menyerahkan kepada…

Para orang tua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu di sejumlah rumah sakit hari ini mendatangi pimpinan DPR untuk mengadukan nasib mereka karena tidak puas dengan jawaban…

Hari kedua vaksin ulang, Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur masih dipadati orangtua yang ingin melakukan vaksinasi anaknya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan sanksi kepada klinik dan bidan yang menggunakan vaksin palsu. Namun untuk proses hukum, pihaknya menyerahkan kepada…

Center For Budget Analysis menilai bahwa Kementerian Kesehatan harus bertanggungjawab dan tidak bisa cuci tangan atas terjadinya kasus vaksin palsu saat ini.

Presiden Joko Widodo menyatakan terungkapnya kasus vaksin palsu merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola dan distribusi industri farmasi.

Orang tua dari anak yang melakukan vaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur, mengultimatum manajemen rumah sakit untuk menunjukkan itikad baik dan…

Kasus vaksin palsu di RSIA Mutiara Bunda Ciledug, Kota Tangerang, Banten, akan diproses hukum.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau seluruh pengelola rumah sakit, klinik, apotek dan bidan yang ada di wilayah ibu kota agar selalu membeli vaksin dari…

Sebanyak 30 anak anggota Kopassus turut menjadi korban peredaran vaksin palsu dari RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, oleh karena itu Kopassus memberi imunisasi ulang kepada…

Seluruh pasien yang akan mengikuti vaksin ulang, harus melakukan pendataan kepada petugas mulai hari ini hingga dua pekan ke depan.

Kementerian Kesehatan memberi dua jenis vaksin kepada masyarakat yang menjadi korban peredaran vaksin palsu sejak beberapa tahun belakangan.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat jumlah sementara bayi pengguna vaksin palsu di wilayah setempat mencapai 165 orang, yaitu 125 di Rumah Sakit Elisabeth, dan 40…

Peredaran vaksin palsu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah karena impor produk medis itu selama ini dimonopoli badan usaha milik negara (BUMN).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memastikan, klinik atau fasilitas kesehatan yang sengaja menyalahgunakan vaksin palsu akan ditindak.